Masih Menyoalkan Kinerja Nakertrans Lutim

Nakertrans Lutim dinilai ada main mata dengan kontraktor di Soroako, indikasi tersebut tercium dengan ditemukannya sejumlah pelanggaran prosedur sistem kotrak kerja antara karyawan dan perusahaan yang mempekerjakan mereka. Jika Nakertrans sejauh ini mengaku belum mendapat laporan sehubungan dengan hal tersebut, setidaknya dipertanyakan kembali fungsi kontrol mereka selaku lembaga pemerintah yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah terhadap tenaga kerja yang ada.

Contoh temuan tersebut sehubungan dengan kontrak kerja karyawan, bahwa sejumlah karyawan kontraktor yang dipekerjakan pada PT.Vale Indonesia tidak memegang salinan atau pun duplikat dari kontrak kerja yang mereka telah tanda tangani. Bahkan ada sebuah perusahaan yang meminta pengembalian uang jika karyawannya menyatakan mengundurkan diri, pada hal karyawan yang bersangkutan tidak pernah menerima dana dari kontrak kerja mereka selain upah kerja mereka selama bekerja. Ironisnya mereka tidak pernah tau berapa nilai kontrak kerja mereka dan kapan nilai itu dicairkan oleh pihak perusahaan yang mempekerjakan mereka, yang lebih parah lagi menurut para informasi bahwa sering kali mereka dipekerjakan over time namun tidak di sesuaikan dengan perhitungan lembur, sementara jam kerja normal 8 jam yang terhitung hanya 7 jam. Pemotongan tersebut jelas melanggar point kontrak dengan PT.Vale Indonesia yang memakai jaya kontraktor tersebut.

Sementara menyinggung kenapa tidak satu pun dari mereka (karyawan kontraktor) yang melaporkan hal tersebut, mereka mengatakan bahwa belum tau prosedur pelaporan sedangkan pihak Nakertrans setiap kali di hadirkan dalam pertemuan antara kontraktor dan karyawannya selalu membenarkan tindakan kontraktor dengan dalih bahwa itu sudah sesuai prosedur dari undang-undang ketenaga kerjaan.

Jika ditinjau lebih jauh bahwa inti permasalahan dari ulah nakal kontraktor tersebut disebabkan sistem kontrol dari Nakertrans yang kurang mengenai bahkan dari sejumlah temuan mengarah kepada adanya indikasi bahwa Nakertrans ada main dengan kontraktor yang bersangkutan.

Sedangkan lembaga atau forum-forum yang ada di daerah ini terkesan tidak meresponi kejadian tersebut dengan berbagai alasan seperti bahwa mereka (karyawan yang bersangkutan) bukan bagian dari forum atau anggota lembaga tersebut. Dalam artian lembaga atau forum yang ada selama ini hanya menyuarakan kepentingan kelompok mereka dan bukan menyuarakan aspirasi masyarakat, jika kembali lagi beralasan bahwa belum ada laporan maka yang menjadi pertanyaan kemana kepekahan lembaga dan forum tersebut.

(Tim Invest MCI)