Profesi untuk Hanya Seorang Klien (Dasar-dasar Intelejen Part II)

Intelijen memiliki watak sebagai a professional with one client –profesi yang mengabdi hanya kepada seorang klien. Istilah tersebut mencerminkan bukan sekedar keunikan intelijen, tetapi juga keterkaitan berbagai perannya dengan fungsi-fungsi dari sekuriti nasional. Paling tidak ada enam fungsi-fungsi yang mengalir dari aspek sekuriti nasional. Fungsi-fungsi dari sekuriti nasional itu adalah :

Membina kepastian hukum (legal surety);

Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat (civil order);
Menegakkan hukum secara paksa (law enforcement);
Membangun kemampuan pertahanan (defence capability);
Melindungi masyarakat dari berbagai bencana, baik karena alam, kelainan, maupun kesengajaan (public safety from disasters); dan yang terakhir,
Memelihara keamanan negara (state security);

yang masing-masing memiliki ciri-ciri masalah dan ancamannya sendiri-sendiri.3)

Karakterisasi ancaman menuntut adanya spesialisasi penanganan masing-masing. Spesialisasi intelijen terhadap fungsi-fungsi dari sekuriti nasional tersebut dimanifeskan ke dalam crime and law enforcement intelligence, yang dilaksanakan oleh badan intelijen kepolisian (seperti FBI, Spesial Branch, Intelpol, dsb). Fungsi berikutnya, yakni defence intelligence, dilaksanakan oleh badan badan intelijen pertahanan, mulai yang terbatas pada lingkup intelijen daerah pertempuran (combat intelligence) sampai kepada intelijen yang berlingkup strategis. Kemudian oleh berbagai intelijen yang ditujukan untuk melindungi masyarakat (intelligence for public protection) dari berbagai wujud bahaya yang tanggung-jawabnya dilaksanakan oleh departemen terkait (mulai dari lembaga pengawasan kegiatan vulkanologi, pengendalian banjir, penanggulangan kenakalan remaja, narkotika dan uang palsu, sampai kepada pengawasan lalu-lintas orang asing, dsb) serta untuk perlindungan kepentingan nasional yang lebih luas, yang mencangkup bidang politik, ekonomi, keuangan, sosial-budaya, serta keamanan sosial, yang dilaksanakan oleh badan-badan intelijen nasional (NIA, MI-6/5, BIN, dsb) 

Pertanyaan :

Berapa luas dan lingkup wewenang dan tanggung jawab dari BIN?
Apa saja fungsi dari BIN?

Meski ada spesialisasi pada berbagai badan intelijen untuk beragam kepentingan tersebut, sebagai realisasi fungsi-fungsi sekuriti nasional pada berbagai tingkat dan wujudnya, kepentingan-kepentingan ini tetap memiliki keterkaitan satu dengan yang lain.

Oleh karena itu, peran dan fungsi koordinasi antar badan-badan intelijen yang ada itu tidak saja tidak boleh dinafikan, bahkan secara fungsional merupakan kebutuhan yang wajib dilakukan. Hambatan dan kelemahan utama dari badan-badan intelijen justru terletak pada fungsi koordinasi ada take and give dan prinsip intelijen tentang pemberian informasi hanya kepada mereka yang memang mutlak harus tahu (need to know basis), turut mengendala proses koordinasi. Masalah lain adalah menetapkan “siapa yang memang perlu tahu”. Kendala lain terhadap koordinasi, yang turut menentukan, lebih bersifat kultural, yaitu faktor subyektif dari badan-badan intelijen –persisnya tokoh-tokoh– yang terlibat. Faktor gengsi misalnya.

Koordinasi adalah kegiatan tukar-menukar keterangan mengenai masalah-masalah yang “tidak jelas” atau “tidak diketahui” atau “perlu diketahui bersama”. Sementara kaum intelijen adalah sosok yang acapkali harus menampilkan kesan yang serba tahu. Oleh karena itu untuk menghindari embarrassment akan hal semacam itu, banyak bos-bos intelijen yang sebenarnya memerlukan exchange of notes, konsultasi, atau koordinasi dalam rangka memerlukan informasi yang ada di tangan mereka, acap kali merasa enggan dan kalaupun terpaksa, cukup mengirim wakil dari eselon rendahan saja, yang biasanya tidak memiliki mandat untuk memutuskan sesuatu.

BIN yang di dalam fungsinya menyandang fungsi mengkoordinasikan kegiatan intelijen pada lingkup nasional dikabarkan mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi koordinasinya di antara badan-badan intelijen yang ada.

Pertanyaan :

Apa kendala yang menyebabkan kesulitan dalam menjalankan fungsi koordinasi oleh BIN terhadap badan-badan intelijen lain?

Lalu, rivalitas (persaingan) yang inheren atau melekat di dalam tubuh berbagai badan-badan intelijen menjadi faktor lain lagi yang mengendala usaha koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mengefisienkan kegiatan badan intelijen yang ada. Berbeda dengan kompetisi (yang juga berarti persaingan dalam bahasa indonesia), di mana di dalamnya perjuangan merebut prestasi dilaksanakan tanpa merugikan pihak-pihak yang bersaing, rivalitas adalah persaingan yang kadangkala tanpa perlu memperebutkan prestasi, justru bertujuan untuk menimbulkan kerugian pada pihak pesaing lainnya. Rivalitas adalah permainan zero-sum-game. Keadaan yang merugikan ini bias bertambah parah bila penguasa politik menggunakan rivalitas itu untuk power balancing penguasa. Ciri dari sistem demikian, berbagai kelompok kepentingan bertarung untuk memperebutkan kedekatan atau untuk memperoleh favorit dari penguasa.

Untuk beberapa waktu lamanya badan-badan intelijen di Indonesia, tanpa perkecualian, tidak lain hanyalah instrumen untuk mencapai kepentingan politik. Badan inteljen yang bekerja secara professional untuk single client organization yang pernah ada adalah BRANI (Badan Rahasia Nasional Indonesia), dari tahun 1945 sampai 1950.

Lembaga intelijen Indonesia yang pertama, Badan Istimewa BKR, disusun setelah selesainya penyelenggaraan Pendidikan Penyelidik Militer Khusus dibawah Letnan Kolonel Zoelkifli Loebis, yang menjadi kepala Tjabang Chusus (staf intelijen) BKR (Badan Keselamatan Rakyat). Badan Istimewa BKR diresmikan pada tanggal 6 Oktober, 1945 di Cileungsi, Bogor, sehari setelah pemerintah meresmikan BKR sebagai badan keamanan dari Republik yang baru lahir. Ketika ditanyakan tentang hal itu Zoelkifli Loebis menyatakan tidak ingat lagi kapan Badan Istimewa BKR itu diresmikan. “Saya tidak ingat tanggal pembentukannya. Yang jelas sesudah 17 Agustus 1945 dan sebelum 5 Oktober 1945,” ucap bapak intelijen Indonesia ini. 4)

Letnal Kolonel Zoelkifli Loebis merekrut 40 orang opsir PETA mantan lulusan Seinen Dojo (Pusat Pelatihan Pemuda), yang kemudian diikutkan dalam pelatihan intelijen oleh Zanchi Yugeki-tai (Satuan Intelijen Bala Tentara Ke-16) sebagai kader intelijen. Latihan para kader intelijen itu hanya berlangsung tidak lebih dari seminggu lamanya, ditekankan terutama pada intelijen lapangan dan teritorial, seperti pengumpulan informasi militer, sabotase dan perang urat saraf. Tenaga pelatihnya terdiri dari para perwira dari badan intelijen Jepang Sambobu Tokubetsu-han (Beppan), seperti Letnan Yanagawa, Letnan Tsuchiya, Letnan Yonemura dan seorang muslim Jepang Abdul Hamid Nobuharu Ono, yang dikenal dekat dengan perwira-perwira BKR, Selain Zoelkifli Loebies sendiri yang pernah bertugas sebagai perwira intelijen di Singapura.5) Ketika pusat pemerintahan publik dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta, Badan Istimewa BKR diubah namanya menjadi BRANI (Badan Rahasia Nasional Indonesia) yang secara administratif menginduk ke Kementerian Pertahanan dan secara operasional memiliki akses langsung kepada Panglima Besar Soedirman dan Presiden Soekarno. Pemimpinnya tetap Zoelkifli Loebis. BRANI melanjutkan melakukan pelatihan terhadap beratus pemuda dalam rangka membentuk FP (Field Preparation).

Tugas FPI itu macam-macam, seperti sabotase, propaganda dan perang urat saraf, penggalangan perlawanan terhadap Belanda, menyusup ke daerah lawan, hingga penyelundupan senjata. “Pokoknya, kami ini intelijen tempur sekaligus teritorial” ujar Letnan Jendral Soetopo Joewono, mantan kepala BAKIN yang menjadi anggota BRANI.6) Untuk mendukung kepentingan politik, misi BRANI kemudian tidak terbatas pada intelijen militer saja, tetapi diperluas kepada intelijen politik dan strategis.

Pada masa Amir Sjarifoeddin menjadi perdana menteri pada April 1947 lembaga intelijen ini dirombak menjadi KP V (Kementerian Pertahanan V). Satuan-satuan intelijen yang berada di luar struktur militer, yakni yang berada di bawah kepolisian dan kejaksaan pada masa sebelum perang, dimasukkan kedalam jajaran kementerian pertahanan pada staf yang berbeda. Seksi-A (bekas BRANI) diserahkan di bawah kepemimpinan Kolonel Abdoerahman, orang kepercayaan Amir Sjarifoeddin, sedangkan Zoelkifli Loebis menjadi wakilnya. Amir Sjarifoeddin dan Abdoerahman kemudian hari terlibat dalam Peristi Pengkhianatan PKI di Madiun pada 1948.

Setelah perang kemerdekaan usai, ketika Pemerintah Republik kembali ke Yogya, KP V dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuk intelijen Kementerian Pertahanan (IKP). Di bawah menteri pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dalam posisi sebagai kepala IKP, Zoelkifli Loebis membentuk BISAP (Biro Informasi Angkatan Perang), yang bertugas menyiapkan informasi strategis kepada menteri pertahanan dan pimpinan militer.

Setelah terjadi peristiwa 17 Oktober 1952 IKP “digembosi”. Peran intelijen pada lingkup nasional dilakukan oleh SUAD-I. Pada tahun 1959 Presiden Soekarno membentuk sebuah badan intelijen baru di tingkat nasional, Badan Pusat Intelijen (BPI), yang dipimpin langsung oleh menteri luar negri Soebandrio. Dibawah kepemimpinan Soebandrio, BPI dimanipulasi dan dimanfaatkan oleh kaum komunis dan simpatisannya. BPI menyusup ke dalam Departemen Hankam, Komando-Komando Militer, dan badan-badan pemerintahan lainnya untuk tugas mengamati lawan-lawan politik Presiden Soekarno. Untuk pertama kali sebuah badan intelijen seperti BPI secara sengaja diarahkan dan digunakan sebagai sebuah instrumen politik dengan tugas khusus untuk mengawasi dan menghabisi lawan-lawan pemerintah seperti yang lazim berlaku di negara-negara yang bercorak otoriter.

Dengan tumbangnya kekuasaan Presiden Soekarno, dan bangkitnya Rezim Orde Baru pada tahun 1965, BPI dibubarkan.sebuah badan intelijen baru dibentuk, yaitu Komando Intelijen Nasional (KIN) pada tahun 1966, tetapi sebelum berusia setahun KIN dibubarkan dan digantikan oleh BAKIN (Badan Koordinasi Intelejen Negara) di bawah pimpinan Kolonel, kemudian Letnan Jenderal Yoga Sugama. Presiden Soeharto tidak sepenuhnya percaya dan menyandarkan dirinya pada BAKIN. Ia membentuk sebuah jaringan Intelijen lain sebagai saingan BAKIN di bawah kendali mayor Jendral Ali Murtopo dengan Operasi Khusus (Opsus)-nya, di luar pengetahuan Bakin maupun staf intelijen Departemen Pertahanan Keamanan/Markas Besar ABRI, serta komando pemulihan keamanan dan ketertiban (Kopkamtib) yang ada pada waktu itu. Dalam melaksanakan tugas intelijennya Ali Murtopo bertanggung jawab langsung kepada Presiden Soeharto. Selain itu di luar Opsus, Presiden Soeharto masih membentuk dan mengendalikan jaringan intelijennya sendiri.

Ali Moertopo merupakan tokoh kepercayaan Presiden Soeharto sejak tahun 1948. Ia adalah tokoh yang dikirimkan oleh Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Kostrad, pada tahun 1965, tanpa sepengetahuan Presiden Soekarno, untuk menemui Des Alwi di Bangkok dalam rangka menjajagi kemungkinan mengakhiri ‘Konfrontasi’ dengan Malaysia. Sejak saat itu Ali Moertopo dengan Opsus-nya ditugasi untuk menangani bidang-bidang khusus politik, diplomasi, dan bisnis, di bawah kendali langsung Presiden Soeharto. Permainan yang dijalankan Ali Moertopo tidak senantiasa sejalan dengan kepentingan tentara, yang dipresentasikan oleh Panglima Kopkamtib Jenderal Soemitro, yang didukung oleh BAKIN. Persaingan antara Opsus dengan Kopkamtib berakhir dengan show down pada 15 Januari 1978, yang kemudian dikenal dengan Peristiwa Malari (Malapetaka Limabelas Januari) yang berakhir dengan lengsernya kedua tokoh, baik Ali Moertopo maupun Jenderal Soemitro, dari arena politik.

Sesudah Peristiwa Malari Presiden Soeharto memanggil Brigadir Jenderal Benny Moerdani dari posnya di Seoul untuk menggantikan Ali Moertopo. Ia diangkat sebagai asisten intelijen Dephankam /ABRI, dan mengambil alih kepemimpinan CSIS dari tangan Ali Moertopo. Pada waktu itu Pusintelstrat (Pusat Intelijen Strategis) yang berada di bawah kendali asisten intelijen Dephankam/ABRI, dan mengambil alih kepemimpinan CSIS dari tangan Ali Moertopo. Pada waktu itu Pusintelstrat (Pusat Intelijen Strategis) yang berada dibawah kendali asisten intelijen Dephankam/ABRI, berfungsi hanya sebagai “lembaga pusat” dengan tugas pokok terbatas pada merumuskan doktrin dan menyelenggarakan latihan semata. Jenderal Benny Moerdani tidak puas dengan hal itu, dan mereorganisasikan “tenaga pusat” itu menjadi sebuah ‘badan’ -agency- yakni BAIS (Badan Intelijen Strategis) ABRI dengan tugas-tugas yang sangat luas. Di bawah kepemimpinan Jendral Benny Moerdani BAIS tidak saja merambah sampai kepada perumusan politik luar negeri (yang membuatnya tidak disenangi oleh kalangan Pejambon), tetapi terutama ia berhasil menyakinkan Presiden Soeharto untuk memberikannya kewenangan melaksanakan sesuatu “operasi tertutup” melakukan invasi ke Timor Portugis pada tahun 1975. Kegiatan operasi itu sedemikian tertutupnya sampai-sampai Menhankam/Pangab Jenderal Surono tidak mengetahuinya sampai detik-detik terakhir Hari–H serbuan, yang dengan sekaligus menandai berakhirnya peran Opsus yang masih melakukan kegiatan intelijen di timor portugis dengan nama sandi “Operasi Komodo”.

Untuk “mensinergikan operasi-operasi intelijen” sesudah peristiwa Malari, Presiden Soeharto kemudian menempatkan Jenderal Benny Moerdani sebagai Waka BAKIN, di bawah Jenderal Yoga Sugama. Berdalihkan bahwa BAKIN hanyalah sebuah “badan koordinasi”, maka struktur organisasinya “dilangsingkan” dengan menjadikannya sebuah organisasi yang tidak menjadi badan intelijen yang berfungsi melakukan operasional intelijen secara penuh. Tugas pokoknya lebih ditekankan pada koordinasi. Barangkali karena alasan tersebut, ketika saya mengambil alih pimpinan BAKIN pada bulan April 1999, sarana operasional seperti untuk intelijen komunikasi-elektronika, dan organ untuk operasi lapangan tidak ada. Fungsi komunikasi-elektronika diturunkan menjadi hanya sebuah seksi yang berada pada detasemen markas, yang bertugas untuk pelayanan internal. Karena tiadanya organ operasional lapangan, “laporan intelijen” yang saya terima dari staf, yang diharapkan berisi “analisis” dari intelijen matang, tidak lebih berupa guntingan dari berbagai koran nasional. Sementara itu badan intelijen militer, BAIS, mengendalikan operasi dan kegiatannya mulai dari intelijen lapangan, teritorial dan intelijen strategis, dengan fokus terutama pada intelijen politik dalam negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, kadang kala kegiatan intelijen merambah kepada bidang-bidang dan tindakan-tindakan yang dikemudian hari membuat nama “intel” tidak terlalu harum di masyarakat.

Intelijen- Kegiatan Mencari Jawaban Terbaik

Tadi di awal pembicaraan telah dikemukakan bahwa kegiatan intelijen terkait erat dengan proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta pengendalian hasilnya. Keputusan yang baik ditentukan oleh tersedianya informasi yang benar, faktual, cermat, obyektif, lengkap, terkini, dapat tepat waktu.Dengan kata lain, intelijen adalah kegiatan mencari jawaban terbaik guna mendapatkan solusi terbaik. Untuk memperoleh jawaban terbaik itu, maka pengorganisasian intelijen menuntut segala yang terbaik dalam segaenap aspeknya. Sulit untuk mendapatkan jawaban terbaik bila organisasi intelijen tidak mampu melaksanakan fungsi-fungsi dasarnya sekalipun, seperti contoh yang dialami oleh BAKIN tadi.

Organisasi intelijen tidak lain hanyalah sekedar sarana untuk menjalankan misinya. Misi organisasi intelijen, seperti organisasi-organisasi lainnya ditentukan lingkungan strategisnya, tugas utama dan khusus yang dipikulkan keatas pundaknya, serta tantangan yang sedang dan bakal dihadapinya. Mengingat wataknya sebagai organisasi yang mengabdi hanya untuk seorang klien, badan intelijen harus tajam pada spesialisasinya. Organisasi yang terlampau luas dan lebar tanggung jawabnya dapat terjebak kedalam perangkap tahu sedikit tentang banyak hal.

Di bidang intelijen pertahanan konon banyak hal Indonesia masih perlu berbenah diri. Salah satu fungsi dari intelijen pertahanan, misalnya saja di bidang survaillance udara dan maritim, yang belum mampu kita tangani dengan memuaskan. Beberapa kawasan Tanah Air, seperti Laut Natuna, Selat Malaka, Laut Sulawesi, serta laut-laut di kawasan timur Indonesia, tetap masih merupakan black areas untuk intelijen kita. Bukan saja karena kawasan-kawasan tadi belum terliput secara penuh dan efektif oleh sistem jaringan kadar kita, juga kalaupun sarana deteksi tersebut tersedia, beberapa faktor baik jenis, kemampuan, dan usia sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan sekarang. Beberapa radar buatan Rusia yang sudah jompo tidak memiliki suku cadang lagi. Beberapa lagi, seperti radar Plessey dan Thomson tidak kompatibel satu sama lain, sehingga saling tidak mampu memberikan peringatan dini yang merupakan inti fungsinya suatu jaringan radar. Padahal kemampuan peringatan dini dan deteksi dini dari sistem jaringan radar, baik di atas daratan maupun dibawah permukaan air, akan sangat menentukan kemampuan unsur-unsur surveillance udara dan maritim yang juga masih sanngat terbatas dalam jumlah, kekuatan, dan kemampuannya- dalam rangka membangun pagar pertahanan tanah air yang dapat diandalkan. Jangan lupa, wilayah nusantara yang harus kita lindungi sekarang ini telah meningkat tiga kali lipat, dari yang semula hanya dua juta kilometer persegi kini menjadi enam juta kilometer persegi, sebagai akibat bertambah luasnya wilayah tanggung-jawab keamanan dengan kawasan zona ekonomi eksklusif.

Intelijen bukan hanya berurusan bagaimana mengamati partai-partai politik, tetapi juga bagaimana harus mampu menegakkan hak-hak kedaulatan nasional di lautan dari pelanggaran lalu-lintas ilegal, penyelundupan dan kejahatan di laut, termasuk antara lain pencurian kekayaan laut yang kini telah mencapai triliunan rupiah, maupun ancaman penggerogotan terhadap garis-garis batas nasional. Lautan telah menjadi frontier baru yang menuntut perhatian, karena berkaitan dengan bukan hanya hari ini, tetapi masa depan anak-cucu kita.

Sementara itu negeri ini terbuka telanjang oleh pengamatan pihak-pihak lain melalui geo-stationary orbiting surveillance satellite yang diperlengkapi baik dengan alat pendengar elektronika serta thermal dan satelit fotografik, yang mampu mengamati, menyadap berita, dan memotret sampai detil mulai dari nomor kendaraan pasukan darat, di nomor lambung kapal-kapal yang ada di permukaan laut, jumlah dan jenis pesawat yang masih air serviceable, sampai pada semua pergerakan latihan maupun operasi pasukan-pasukan darat, laut dan udara, mulai dari Aceh, sampai dengan Papua. Kesibukan badan-badan intelijen dengan politicking selama ini telah menjadikannya alpa membangun intelijen pertahanan yang akhirnya akan menentukan kemampuan kita mempertahankan dan melindungi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia dengan sebaik-baiknya.

Keterbatasan kemampuan udara strategis serta telekomunikasi elektronika sangat menghambat kemampuan intelijen strategis di lapangan. Pekerjaan tersebut selama ini terbatas dilakukan secara terbuka oleh para petugas di perwakilan-perwakilan di luar negeri. Tetapi bila saatnya mengharuskan untuk melakukan pengumpulan keterangan secara senyap di daerah yang bermusuhan, maka kemampuan itu patut dipertanyakan. Barangkali unsur intelijen strategis masih mampu melaksanakan misi infiltrasi, tetapi pekerjaan eksfiltrasi terhadap pasukan tersebut setelah misi berakhir masih merupakan tanda tanya besar. Apresiasi intelijen yang menyatakan dalam tempo sepuluh tahun ke depan tidak akan ada perang sungguh telah menina-bobokkan kita. Bahwasanya contoh-contoh tentang pecahnya perang dadakan seperti di Falkland, Afganistan, Teluk, dan sebagainya, seharusnya tidak mengizinkan suatu angkatan perang alpa dalam mempersiapkan dirinya. Bukankah, si vis pacem para bellum. Titik-titik ledak yang eksplosif berada di tepian Pasifik, seperti semenanjung Korea, kepulauan Daoyu-tai, selat Taiwan, sengketa di pulau-pulau atol Spratley, dan sebagainya, bisa saja terjadi peluberan, karena hampir semuanya berbatasan langsung dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia yang menempati posisi silang.

Pertanyaan :

1. Apakah BIN ada menjalin kerja-sama dengan badan-badan intelijen asing untuk mengatasi kekurangan sarana surveillance tersebut di atas?
2. Dengan badan-badan intelijen asing siapa saja dan dalam bidang apa saja?
Menurut informasi alat informasi pada camera-recorder imigrasi di Bandara Cengkareng dipasok oleh pihak Amerika Serikat, dengan catatan mereka berhak menerima hasil pengamatan lalu-lintas orang di Bandara kita?
Apa bentuk kerja-sama BIN dengan badan-badan intelijen asing tersebut dalam “pemberantasan terorisme” di Indonesia, serta peran dari badan-badan intelijen asing tersebut di Indonesia?

Pengertian Dasar (Dasar-dasar Intelejen Part I)

Intelligence is knowledge, demikian secara generik menurut kamus. Jargon militer mengatikan Intelligence is foreknowledge.-kemampuan “weruh sadurunge winarah”. Meski intelijen diharapkan weruh saduruhnge winarah, tatkala garis pertahanan Bar Lev Israel di Gurun Sinai hancur berkeping-keping pada ofensif Oktober 1973 oleh serbuan yang mendadak dari Jenderal Sazely dalam Ramadhang, orang hamper-hampir tidak bisa percaya bahwa badan intelijen Mossad yang legendaris itu ternyata tidak memiliki Kawruh akan adanya ofensif di hari raya Youm Kippur sesuai dengan reputasi yang digembar-gemborkan selama ini.

Cerita tentang intelijen yang tertangkap basah, yang diperdaya oleh lawannya, yang bobol, bukan hanya dialami oleh Mossad dan Aman (badan intelijen pertahanan Israel) yang konon sakti mandraguna, tetapi dialami juga oleh badan-badan intelijen kondang dunia betapa pun handal dan canggihnya. Sejarah keberhasilan yang legendaris dari raid “Tora, Tora, Tora” oleh sayap udara dari armada Kekaisaran Jepang yang melibas habis kapal-kapal armada pasifik Amerika Serikat di Pearl Harbour pada bulan Desember 1941 dan menjadi pemantik Perang Pasifik, merupakan suatu operasi intelijen yang mempermalukan Amerika yang sungguh sangat monumental.

Kejadian sedemikian tetap berulang berkali-kali, bahkan di penghujung abad ke-20 ini ketika badan-badan intelijen sudah makin sophisticated.

Ketika menjelang Natal pada 24 Desember 1979 sembilan divisi Uni Soviet, yang terdiri dari divisi berlapis baja ke-5, ke-54, ke-103, ke-104, lalu divisi mobile udara ke-105, serta divisi infanteri bermotor ke-66, ke-201, ke-357 dan ke-360, terdiri tidak kurang dari 45.000 orang prajurit melancarkan serbuan besar-besaran menyeberangi perbatasan Tajikistan menyerbu dan menduduki Afganistan, tiga badan intelejen Amerika Serikat paling canggih –-CIA, DIA (Defense Intelligence Agency) dan NIA (National Intelligence Agency)-– yang diawaki dengan personil yang paling terlatih dan paling berpengalaman, diperlengkapi dengan sarana penyadap elektronika dan pemantau satelit yang mampu mengawasi tiap jengkal permukaan bumi pada tiap saat, tiba-tiba saja oleh keberhasilan pendadakan itu tampak menjadi badan-badan intelijen paling konyol di dunia. Harap diingat, sembilan divisi bukanlah jumlah kekuatan yang kecil yang begitu saja dapat lolos dari pengamatan.1)

Contoh lain lagi. Ofensif Argentina pada tanggal 2 April 1982 terhadap kepulauan Falkland, atau Malvinas kata orang Argentina, adalah juga ceritera nyata betapa sebuah lembaga intelijen paling bergengsi seperti MI-6 Inggeris tertangkap basah tidak mampu mengantisipasi serangan dadakan tersebut sebelumnya. Jadi, badan-badan intelijen, yang paling canggih, paling berpengalaman, dan paling bergengsi seperti Mossad, CIA, MI-6, bahkan KGB sekalipun, ternyata bukanlah lembaga-lembaga dewa yang serba tahu dan serba bisa. Bahwa intelijen sebagai lembaga harus mampu menjalankan empat fungsi utamanya, yaitu –-to anticipate, to detect, to identify, and to forewarn-– secara mumpuni, memang itulah yang diharapkan.

Maka dari itu, ketika Pemerintah Orde Baru pada waktu yang lalu menginstruksukan untuk membangun “posko-posko kewaspadaan” guna mengantisipasi terhadap berbagai kemungkinan adanya dadakan kerusuhan sosial, perintah semacam itu tak pelak lagi merupakan suatu sindiran gaya Jawa terhadap komunitas intelijen, terutama dalam menjalankan keempat fungsi utama yang disebutkan di atas tadi. Kalau tidak, untuk apalah pula “posko-posko kewaspadaan” itu, meski kelemahan itu tidak terletak sebagai tanggung jawab badan-badan intelijen an sich. Dalam hal ini aparat pemerintah lainnya perlu diperiksa juga akan peran dan tanggung jawabnya, terutama berkenaan dengan efektivitas dari intelijen fungsional. Sehubungan dengan intelijen tersebut, tokoh guru peperangan gerilya Che Guevara memperingatkan dari dalam belantara Colombia, bahwa “informasi akan mengalir ke arah ke mana simpati rakyat diberikan.“ Barangkali kaidah besi ini harus menjadi peringatan bagi badan-badan intelijen kita juga.

Dari contoh-contoh di atas tadi, kenyataan empirik memperlihatkan kelemahan-kelemahan alamiah memang akan terus melekat pada badan-badan intelijen kapanpun dan dimanapun, karena kelemahan yang bersifat manusiawi. Kelemahan itu dapat bersifat struktural (artinya, bisa diperbaiki), bisa kultural (sulit diperbaiki). Meski dengan segala kemungkinan akan kelemahan yang ada, yang dapat membatasi kemampuannya, fungsi intelijen sejak zaman dahulu kala telah telah diakui menduduki peran yang menentukan. Sun Tzu (250 s.Masehi) telah menetapkan adagiumnya yang terkenal “Ketahui musuhmu, dengan mengetahuinya sudah separuh dari kemenangan”.2)

Garuda-Na Pede Dengan Suara 14 Parpol

Pasangan Andi Rudiyanto Asapa dan Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) kembali menggertak. Kali ini mereka mengklaim telah mengantongi dukungan 14 parpol dengan total persentase suara 18 persen lebih. Parpol tersebut terdiri atas 13 parpol non-parlemen ditambah Partai Gerindra.

Wakil Ketua DPD Gerindra Sulsel, Nasrullah Mustamin, menjelaskan dukungan ke-14 parpol tersebut akan dideklarasikan dalam rapat koordinasi daerah (Rakorda) II Partai Gerindra se-Sulsel di Hotel Sahid Makassar, Selasa, 11 September.

“Sudah ada 14 partai yang siap hadir dan itu masih akan bertambah. Yang jelas jumlah parpol pengusung sudah menghampiri 18 persen. Dalam rakorda itu kita sekaligus memperkenalkan (Parpol pengusung, Red) kepada seluruh pengurus,” jelas Nasrullah di Sekretariat DPD Gerindra, Jalan Ratulangi, Minggu, 9 September.

Dia berharap, dengan memperkenalkan parpol tersebut kepada Pengurus Gerindra, maka seluruh Pengurus Gerindra di semua tingkatan bisa bekerjasama dengan parpol pengusung ditingkat yang sama.

Sayangnya, Nasrullah enggan menyebut parpol apa saja yang dimaksud dengan alasan kejutan.
“Nama-namanya (parpol pengusung. Red) belum bisa kami sebutkan. Kami di Gerindra sudah komitmen untuk tak menyampaikannya dulu. Makanya, teman-teman media datang saja nanti pada malam deklarasi, supaya, teman-teman media tahu siapa-siapa saja parpol pengusung Garuda-Na,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Panitia pelaksana Rakorda II Gerindra Sulsel, Kilat Karaka, mengatakan Rakorda tersebut akan menghadirkan seribu pengurus Gerindra mulai dari pengurus tingkat propinsi hingga tingkat cabang dan anak cabang.

“Dalam Rakorda ini, kita juga akan menggelar sumbang saran untuk verifikasi parpol masing-masing pengurus Gerindra, juga akan memberikan pendidikan politik terhadap regulasi pemerintah,” tambah Kilat Kiraka.

Bendahara Umum DPD Gerindra Sulsel tersebut melanjutkan , pihaknya juga akan menghadirkan konsultan politik lokal, Insert Institute untuk memberikan penyegaran atau strategi tentang langkah-langkah Gerindra menghadapi berbagai ajang politik di Sulsel.

“Insert Institute nanti akan memberikan penjelasan atau strategi terkait langkah apa yang harus dilakukan Gerindra di ajang agenda politik. Baik jangka panjang maupun jangka pendeknya. Termasuk, upaya untuk memenangkan Pilpres, 2014 nanti,” tegasnya.

Dari unsur DPP, tambah Kilat, pelaksanaan Rakorda ini akan dihadiri Wakil Sekjen DPP Gerindra Idham Chalik

Siapa Prabowo Subianto

“Nama Prabowo Subianto mungkin sudah tidak asing bagi telinga kita, setelah lama tak terdengar nama tersebut kembali muncul kepermukaan dan disebut-sebut akan tuut meramaikan bursa memperebutkan kursi RI-1 yang akan datang. Diusung oleh Partai GERINDRA Prabowo siap maju dalam pencapresan  republik ini, untuk itu marilah kita lebih jauh mengenal sosok Prabowo melalui profil singkatnya”

Pensiun dari dinas militer, Prabowo Subianto beralih menjadi pengusaha. Ia mengabdi pada dua dunia. Nama mantan Pangkostrad dan Danjen Kopassus ini kembali mencuat, menyusul keikutsertaannya dalam konvensi calon presiden Partai Golkar. Kemudian dalam Musyawarah Nasional (Munas) VI Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Kongres V Petani 5 Desember 2004 di Jakarta, dia terpilih menjadi Ketua Umum HKTI periode 2004-2009 menggantikan Siswono Yudo Husodo dengan memperoleh 309 suara, mengalahkan Sekjen HKTI Agusdin Pulungan, yang hanya meraih 15 suara dan satu abstein dari total 325 suara.

Putera begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo ini telah kembali ke ladang pengabdian negerinya. Tak berlebihan untuk mengatakannya demikian. Maklum, kendati sudah hampir tiga tahun pulang ke tanah air – setelah sempat menetap di Amman, Yordania – Prabowo praktis tak pernah muncul di depan publik. Apalagi, ikut nimbrung dalam hiruk-pikuk perpolitikan yang sarat dengan adu-kepentingan segelintir elite.

Mantan menantu Soeharto ini lebih memilih diam, sembari menekuni kesibukan baru sebagai pengusaha. ”Kalau bukan karena dorongan teman-teman dan panggilan nurani untuk ikut memulihkan negara dari kondisi keterpurukan, ingin rasanya saya tetap mengabdi di jalur bisnis. Saya ingin jadi petani,” ucap Prabowo.

Diakui, keikutsertaannya dalam konvensi Partai Golkar bukan dilatarbelakangi oleh hasrat, apalagi ambisi untuk berkuasa. Seperti sering diucapkan, bahkan sejak masih aktif dalam dinas militer, dirinya telah bersumpah hendak mengisi hidupnya untuk mengabdi kepada bangsa dan rakyat Indonesia.

Prabowo sangat mafhum, menjadi capres – apalagi kemudian terpilih sebagai presiden – bukan pilihan enak. Karena, siapa pun nanti yang dipilih rakyat untuk memimpin republik niscaya bakal menghadapi tugas yang maha berat. ”Karenanya, Pemilu 2004 merupakan momentum yang sangat strategis untuk memilih pemimpin bangsa yang tidak saja bertaqwa, tapi juga bermoral, punya leadership kuat dan visi yang jelas untuk memperbaiki bangsa,” tambahnya.

Bagi sebagian orang, rasanya aneh menyaksikan sosok Prabowo Subianto tanpa seragam militer. Tampil rapi dengan setelan PDH warna kelabu, lelaki 52 tahun itu memang terlihat lebih rileks jika dibandingkan semasa masih dinas aktif dulu. Senyumnya mengembang dan tak sungkan berbaur dengan masyarakat – utamanya kader-kader Partai Golkar – yang antusias menyambut kedatangannya di beberapa kota.

Dalam setiap orasi selama mengikuti tahapan konvensi calon presiden Partai Golkar, Prabowo bahkan amat fasih bertutur tentang kesulitan yang mengimpit para petani dan nelayan, serta beraneka problem riil di masyarakat yang kian mengenaskan. ”Situasi ini harus cepat diakhiri. Kita harus bangkit dari kondisi keterpurukan dan membangun kembali Indonesia yang sejahtera,” ujarnya di atas podium.

Nama : Prabowo Subianto
Lahir : Jakarta, 17 Oktober 1951
Agama : Islam

Pendidikan:
SMA: American School In London, U.K. (1969)
Akabri Darat Magelang (1970-1974)
Sekolah Staf Dan Komando TNI-AD

Kursus/Pelatihan:
Kursus Dasar Kecabangan Infanteri (1974)
Kursus Para Komando (1975)
Jump Master (1977)
Kursus Perwira Penyelidik (1977)
Free Fall (1981)
Counter Terorist Course Gsg-9 Germany (1981)
Special Forces Officer Course, Ft. Benning U.S.A. (1981)

Jabatan:
Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (1996-1998)
Panglima Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat (1998)
Komandan Sekolah Staf Dan Komando ABRI (1998)

Jabatan Sekarang:
Ketua Umum HKTI periode 2010-2015
Ketua Umum HKTI periode 2008-2013
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) periode 2007-2011
Komisaris Perusahaan Migas Karazanbasmunai di Kazakhstan
Komisaris Utama PT Tidar Kerinci Agung (Perusahaan Produksi Minyak Kelapa Sawit), Jakarta, Indonesia
Presiden Dan Ceo PT Nusantara Energy (Migas, Pertambangan, Pertanian, Kehutanan Dan Pulp) Jakarta, Indonesia
Presiden Dan Ceo PT Jaladri Nusantara (Perusahaan Perikanan) Jakarta, Indonesia

Alot Penyelesaian Tuntutan Pesangon Mantan Anggota MSG

Masih ada harapan meski itu hanya sepenggal saja, para anggota mantan MSG terus berjuang walau sudah tidak membawa bendera SPBI PTMS. Secara hukum dengan sendirinya SPBI PTMS dibubarkan sebab tidak ada penerimaan stapek kepemimpinan SPBI PTMS secara resmi pasca 31 Agustus silam.

Sebagian dari mereka telah terjebak dalam trik yang di pasang oleh management yang mana seolah mereka diberikan kesempatan untuk bergabung namun nyatanya mereka hanya digantung oleh penantian yang tidak pasti hingga akhirnya satu persatu dari mereka menyatakan mundur atau resain yang dengan sendirinya segala hak normatif yang dijanjikan perusahaan dianggap hangus.

Ironisnya Nakertrans  Lutim dalam hal ini mementahkan komitmen perusahan yang ditanda tangani Dirut MSG, SPBI dan disaksikan oleh Nakertrans. Indikasi konkalikon Nakertrans dalam hal ini terbukti dari penyangkalan komitmen yang ditanda tangani bersama untuk menyelesaikan kekisruan di MSG yang melibatkan pihak management dan karyawan kala itu.

Sementara menurut informasi yang berhasil dihimpun di lapangan mantan anggota Maharani yang masih memutuskan bertahan masih mempertanyakan komitmen awal Amran Syam, SH. selaku Dirut MSG yang menjanjikan hak-hak normatif.

Jika ditinjau lebih jauh lagi sebenarnya isi atau materi MOU kesepakatan antara management MSG dan beberapa anggota MSG yang bernaung di bawa bendera SPBI kala itu sebenarnya tidak menjamin soal akan diterimanya pesangon yang mereka akan tuntut di akhir kontrak kerja mereka, pasalnya dalam poin MOU tersebut hanya menyebutkan akan memenuhi hak-hak normatif dan tidak disebutkan secara rinci soal pesangon bisa jadi yang akan mereka dapat hanya uang jasa itu pun tergantung dari kesanggupan perusahan sebab dalam Undang-undang ketenaga kerjaan sendiri tidak jelas juga disebutkan tentang besaran nilai uang jasa tersebut.

Dilain sisi kubuh SPBI sendiri terkesan sudah tidak solid pasalnya salah seorang pengurus yang selama ini bersikukuh mensupport aksi mantan anggota MSG sudah tidak eksis lagi dan lepas tangan pada nasib mereka.

Lantas sampai dimana perjuangan mereka akankah terus berlanjut atau akan menemukan jalan buntu lalu menyerah pada keadaan?

Hingga tulisan ini dirilis proses penyelesaian masih terus berlanjut.

Persempit Ruang Gerak Teroris

Melaporkan ; Hermawan Syarif langsung dari Soroako Luwu Timur

 
Tim gabungan TNI Polri gencar melakukan operasi guna mengantisipasi masuknya anggota teroris dari Poso Sulteng di wilayah Sulsel, salah satu titik akses masuknya mereka di Sulsel ialah di Nuha Luwu Timur. Diyakini bahwa jika mereka berhasil lolos dan menjadikan area tersebut salah satu basis mereka maka potensi membesarnya ancaman bisa saja terjadi pasalnya menurut Kapolda Sulselbar Irjen Pol. Drs.Mudji Waluyo, SH.MM. bercermin pada sejarah masalalu bahwa di daerah ini juga pernah menjadi salah satu basis pertahanan terkuat gerakan sparatis yang dipimpin oleh sosok karismatik Kahar Muzakkar, hal senada juga diungkapkan oleh Pandam VII Wirabuana saat mendampingi Kapolda dalam kunjungan kerjanya ke Soroako belum lama ini yang sekaligus mensosialisasikan Kepres No.63 tahun 2004 tentang Satuan Pengamanan Obyek Vital Nasional.

Sementara sejak digelarnya pemeriksaan rutin tersebut hingga kini belum ada tanda-tanda dan hasil yang memuaskan, namun sejumlah kalangan menilai bahwa hal tersebut kurang efektif selama tidak melibatkan komponen masyarakat sebab selalu saja ada celah yang tertinggal dan terbukti belum lama ini diberitakan soal pelemparan bom terhadap Gubernur Sulsel.

Walau beberapa hari kemudian tim Densus berhasil menemukan bahan merakit bom milik terduga teroris di tempat terpisah yang masih buron hingga kini.(tim Invest MCI)

 

Update Report - Terduga Teroris Terus Dikejar Aparat

Kecolongan mungkin itu kata yang tepat atas lolosnya terduga teroris dari lokasi pengepungan di Poso, bukan hanya sukses meloloskan diri dari pengepungan terduga teroris bahkan melakukan aksi yang sangat berani dengan melemparkan bom ke arah Gubernur Sulsel.
Kasus yang kemudian menjadi sorotan publik dan langsung mendapat respon dari tim Densus 88 dengan melakukan pengejaran terhadap pelaku.
Harapan masyarakat agar pelaku dapat ditangkap secepatnya dan tidak memberikan peluang pada pelaku. Menurut informasi yang berhasil dihimpun nama pelaku telah dikantongi petugas, ya..semoga saja kantong aparat kita nggak bocor.

Update Report - Pilgub Sulsel Memanas

Persaingan dalam Pilgub Sulsel kian memanas, setidaknya itulah yang terekam dari pemantauan tim lapangan MCI di sejumlah daerah. Issu paling panas adalah beredarnya stiker bertuliskan Tolak Gubernur Narkoba, menyusul aksi yang lebih berani lagi yakni pelemparan bom oleh seseorang yang diduga pelaku aksi teror Poso. Jika memang benar adanya maka situasi kondisi yang selama ini dirasakan cukup kondusif tentu patut diwaspadai, sebab jika beracuan pada pernyataan Pandam VII Wirabuana saat mengikuti rombongan Kapolda Sulselbar belum lama ini di Soroako yang menyebutkan bahwa para terduga teroris dalam keadaan terkepung oleh tim gabungan TNI Polri kala di Poso. Maka dapat dipastikan bahwa salah satu dari mereka telah berhasil lolos dan saat ini masih buron pasca pelemparan bom ke arah Gubernur Sulsel yang kembali mencalonkan diri pada Pilkada Kepala Daerah yang akan datang.(Update Report/MCI)

 

Perketat Penjagaan di Plant Site

Pasca lolosnya 1 ton slag belum lama ini, penjagaan di area Plant Site khususnya di portal  Gate I Plant Site Utara kian diperketat dan secara efektif (15/11) akan diberlakukan khusus bagi para kontraktor untuk  akses keluar masuk area tersebut akan melalui Gate VI Plant Site Utara, namun aturan tersebut tidak berlaku bagi kontraktor yang berkantor di area Plant Site Utara dan untuk beberapa hari kedepan aturan tersebut mulai disosialisasikan. Kejadian lolosnya slag dalam jumlah banyak tersebut memang merupakan peringatan bagi semua pihak khususnya bagi PT.MSG dan Departement of Security Service PT.VALE Indonesia Tbk. bahwa upaya pencurian material di area tambang masih ada dan cukup tinggi.

 

Sementara menurut Mahmud salah seorang koordinator shift PT.MSG mengungkapkan bahwa kejadian tersebut dikarenakan personil jaga yang ditempatkan di Gate I Plant Site Utara punya kebiasaan  berkumpul di satu titik dan kurang faham untuk memposisikan diri, sehingga titik jugalah yang menjadi celah untuk meloloskan slag tersebut. Sementara untuk personil jaga di pos dalam juga ditekankan untuk mewaspadai hal yang serupa khususnya bagi pos Bukit Indah, Converter dan Packing yang memiliki portal, untuk selalu menutup portal serta membatasi juga mengontrol aktifitas karyawan baik PTI maupun kontraktor serta memeriksa seluruh kendaraan yang keluar dari area tersebut. Penekanan serupa juga diberikan dalam setiap safety talk pada saat apel sebelum masuk ke area kerja di seluruh shift di area Plant Site, mengingat bahwa potensi bahaya bukan hanya upaya pencurian tapi banyak lagi bahaya lain yang selalu mengintai anggota saat bertugas dan menunggu saat anggota lengah.(Update Report/MCI)

Indikasi Penyuapan Penerimaan Karyawan PT.VALE Indonesia Tidak Tersorot Media

Penerimaan karyawan PT.VALE Indonesia Tbk. terindikasi penyuapan, demikian Tim Invest MCI memantau situasi kondisi di lapangan. Temuan tersebut sebenarnya bukanlah kesengajaan meski meski sejak awal sudah tercium dan terditeksi adanya penyimpangan.

Memang sangat disesalkan bahwa permainan kotor dalam rekrutmen karyawan masih saja terjadi, sebab hal tersebut bisa saja menimbulkan pro kontrak di kalangan masyarakat. Sebab selama ini selalu disuarakan bahwa sistem penjataan dan perjokian harus dihapuskan, namun nyatanya masih ada temuan yang mengarah kehal tersebut.

Adalah pekerjaan rumah bagi seluruh staff PT.VALE untuk meredam hal tersebut sebelum kian menjadi dan membawa dampak yang kurang baik terhadap keberadaan PT.VALE.

Sebuah tanda Tanya besar kenapa sangat jarang muncul pemberitaan seputar PT.VALE khususnya dan masyarakat yang berada di area konsesinya, ada apa dan kemana kiranya kru media daerah ini. Keberadaan awak media cetak atau elektronik memang terkadang jadi boomerang bagi sejumlah pihak, jika sekedar mengangkat soal kesuksesan semuanya akan senang namun ketika menjadi sosial kontrol maka sering kali ada saja orang yang tidak suka.

Pilihlah Dengan Nurani

Inilah sekarang saatnya

Pemimpin membuka hati

Membuka telinga mendengarkan

Suara rakyat

Bukan berbicara dan berkomentar

Atas nama rakyat untuk

Popularitas dirinya

 

Teroris Bidik Obyek Vital Nasional

Soroako-Update Report, Soroako menjadi akses utama masuk ke area segitiga Provinsi Sulsel, Provinsi  Sultra dan Provinsi Sulteng bisa menjadi sebuah boomerang yang sama kita ketahui bahwa menurut bocoran intelejen mengungkapkan berdasarkan sejumlah kejadian yang belum lama terjadi di Provinsi tetangga kita Sulteng tepatnya di daerah ex-konplik Kabupaten Poso, menyebutkan bahwa daerah tersebut  (Poso-red.) telah dijadikan basis pelatihan teroris yang mana dalam aksinya telah memakan banyak korban termasuk dua orang personil Polri kala itu bertugas memantau aktifitas mereka.

Soroako bisa saja menjadi sasaran aksi para teroris guna mengalihkan perhatian para petugas yang saat ini tengah melakukan pengepungan terhadap para anggota teroris yang ada di Poso alasannya pun jelas, sebab di daerah ini (Soroako-red.) terdapat sebuah Obyek Vital Nasional yakni PT.VALE Indonesia Tbk.

Di PT.VALE Indonesia Tbk. sendiri terdapat sejumlah tenaga asing baik sebagai pekerjaan lapangan maupun staff PT.VALE, bahkan para kontraktor dan tenaga teknispun ada. Ditambah oleh status PT.VALE sebagai perusahan yang bergerak di bidan pertambangan yang mana sudah pasti memiliki banyak bahan-bahan berbahaya seperti bahan peledak untuk keperluan risek dan eksploitasi, bahkan informasi dari Polda Sulselbar menyebutkan kalau gudang handak PT.VALE adalah gudang handak terbesar di Sulsel. Mengingat hal tersebut maka tidak berlebihan jika potensi bahaya yang ada di Soroako cukup tinggi.

 

Usaha sabotase terhadap gudang handak dan aksi teror lainnya bisa saja terjadi, guna mengantisipasi hal tersebut pendekatan kemasyarkatan pihak perusahaan, pemerintah daerah dan aparat TNI-Polri perlu ditingkatkan seiring semakin meningkatnya skala yang ada di daerah Poso Sulteng.

 

MSG Menangkan Area 3 dan 4

Soroako-Update Report, Kontrak baru terhitung tanggal 1 Nopember 2012, management PT.Maharani Syam Group (MSG-red.) menerapkan sistem baru merujuk pada semua perkembangan terakhir jelang akhir kontrak belum lama ini, menyusul dua bulan perpanjangan yang tentu menguras pikiran dan tenaga semua pihak yang terlibat didalamnya.

Belum lagi ditambah dengan ulah 60 orang personil security guard MSG yang diantaranya sejumlah senior dan beberapa lainnya junior yang memilih istirahat dan menunggu hasil akhir dan jawaban dari tuntutan mereka tentang sebuah pesangon, namun hingga hari ini tidak satu pun tuntutan mereka yang terjawab. Ambisi dan impian yang ditanamkan diotak dan benak mereka oleh oknum-oknum tertentu yang dalam hal ini adalah pesain dari MSG dan kelompok-kelompok yang tidak mengingingkan keberadaan MSG di area Plant Site telah menggiring ke 60 orang tersebut pada sebuah impian yang tidak pasti.

 

Dalam sebuah kesempatan Ambran Syam,SH. selaku Dirut. PT.Maharani Syam Group mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh personil Plant Site yang masih tetap bertahan dan menunjukkan dedikasinya serta loyalitasnya pada MSG dan tidak terpengaruh pada reaksi sebagian personil yang dinilai telah melakukan pelanggaran kode etik dengan termakan hasutan dan provokasi pihak-pihak tertentu jelang akhir tender dan selama perpanjangan kontrak dengan durasi dua bulan hingga keluarnya tender baru pertanggal 1 Nopember 2012.

MSG sukses bertahan ditengah ketatnya persaingan Badan Usaha Jasa Pengamanan bukanlah hal yang mudah, kerja sama seluruh komponen yang ada dan strategi kepemimpinan Amran Syam, SH. menjadi sebuah faktor pemenentu yang kemudian dijadikan sebuah tolak ukur dari sebuah profesionalisme tentang keberadaan MSG ke depan.

Sosialisasi KEPRES No.63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional

Sesi fhoto bersama Vice President PT.VALE Indonesia, Wakil Bupati Lutim, Kapolres Lutim, Pandam VII Wirabuana, Kapolda Sulselbar, Kepala Kajari Lutim, Ketua DPRD Lutim dan Danrem usai acara sosialisasi KEPRES No.63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional di PT.VALE Indonesia bertempat di gedung Ontai Luwu Town Site Soroako

Kunjungan Kerja Kapolda Sulselbar dan Rombongan ke PT.VALE Indonesia Tbk. Soroako Lutim

Kapolda Sulselbar IRJEN POL. Drs. Mudji Waluyo, SH. MM. dan rombongan hari ini melakukan kunjungan kerja di PT.Vale Indonesia Tbk. (01/11).
Kehadiran Kapolda di gedung Ontai Luwuk tersebut sekaligus mensosialisasikan Kepres No.63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, dijelaskana bahwa PT.VALE Indonesia Tbk. yang dulunya dikenal sebagai PT.INCO Tbk. sesuai Kepres merupakan salah satu Obyek Vital Nasional yang harus dijaga.
Hadir dalam kesempatan itu Pandam VII Wirabuana, Vice President PT.VALE Indonesia Tbk. dan sejumlah petinggi Polda Sulsebar salah satunya Dirt. Intelkam Polda Sulselbar.

Pada kesempatan yang sama Pandam VII Wirabuana mengungkapkan situasi kondisi terakhir Kab.Poso pada khususnya dan Sulawesi Tengah pada umumnya pasca ditemukannya aktifitas gerakan aksi teroris yang telah menimbulkan korban dua anggota Polri. Dikatakan bahwa Soroako yang secara geografis terletak di lintasan segitiga (Sulteng, Sultra dan Sulsel) cukup rawan ditambah oleh keberadaan  PT.VALE Indonesia Tbk. sebagai salah satu Obyek Vital Nasional.
(MCI Update Report)

Pemanasan

Program yang diterapkan PT.Vale Indonesia Tbk. berorientasi pada peningkatan mutu dan kwalitas kerja yang tak lepas dari perhatian terhadap kesejahteraan para karyawan baik PTI maupun kontraktor. Khusus bagi karyawan kontraktor apa program pensejahteraan tersebut mengenai atau belum.
Ikuti penelusurannya..........

Masih Menyoalkan Kinerja Nakertrans Lutim

Nakertrans Lutim dinilai ada main mata dengan kontraktor di Soroako, indikasi tersebut tercium dengan ditemukannya sejumlah pelanggaran prosedur sistem kotrak kerja antara karyawan dan perusahaan yang mempekerjakan mereka. Jika Nakertrans sejauh ini mengaku belum mendapat laporan sehubungan dengan hal tersebut, setidaknya dipertanyakan kembali fungsi kontrol mereka selaku lembaga pemerintah yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah terhadap tenaga kerja yang ada.

Contoh temuan tersebut sehubungan dengan kontrak kerja karyawan, bahwa sejumlah karyawan kontraktor yang dipekerjakan pada PT.Vale Indonesia tidak memegang salinan atau pun duplikat dari kontrak kerja yang mereka telah tanda tangani. Bahkan ada sebuah perusahaan yang meminta pengembalian uang jika karyawannya menyatakan mengundurkan diri, pada hal karyawan yang bersangkutan tidak pernah menerima dana dari kontrak kerja mereka selain upah kerja mereka selama bekerja. Ironisnya mereka tidak pernah tau berapa nilai kontrak kerja mereka dan kapan nilai itu dicairkan oleh pihak perusahaan yang mempekerjakan mereka, yang lebih parah lagi menurut para informasi bahwa sering kali mereka dipekerjakan over time namun tidak di sesuaikan dengan perhitungan lembur, sementara jam kerja normal 8 jam yang terhitung hanya 7 jam. Pemotongan tersebut jelas melanggar point kontrak dengan PT.Vale Indonesia yang memakai jaya kontraktor tersebut.

Sementara menyinggung kenapa tidak satu pun dari mereka (karyawan kontraktor) yang melaporkan hal tersebut, mereka mengatakan bahwa belum tau prosedur pelaporan sedangkan pihak Nakertrans setiap kali di hadirkan dalam pertemuan antara kontraktor dan karyawannya selalu membenarkan tindakan kontraktor dengan dalih bahwa itu sudah sesuai prosedur dari undang-undang ketenaga kerjaan.

Jika ditinjau lebih jauh bahwa inti permasalahan dari ulah nakal kontraktor tersebut disebabkan sistem kontrol dari Nakertrans yang kurang mengenai bahkan dari sejumlah temuan mengarah kepada adanya indikasi bahwa Nakertrans ada main dengan kontraktor yang bersangkutan.

Sedangkan lembaga atau forum-forum yang ada di daerah ini terkesan tidak meresponi kejadian tersebut dengan berbagai alasan seperti bahwa mereka (karyawan yang bersangkutan) bukan bagian dari forum atau anggota lembaga tersebut. Dalam artian lembaga atau forum yang ada selama ini hanya menyuarakan kepentingan kelompok mereka dan bukan menyuarakan aspirasi masyarakat, jika kembali lagi beralasan bahwa belum ada laporan maka yang menjadi pertanyaan kemana kepekahan lembaga dan forum tersebut.

(Tim Invest MCI)

Traveling

Lokasi Londa Toraja Sulawesi Selatan

Nakertrans Tutup Mata Kontrak Kerja Cekik Karyawan

Sejak lama Soroako dikenal sebagai daerah tambang di Indonesia, daerah ini memiliki potensi alam yang kaya dan terus digalih hingga saat ini. Di daerah ini pula puluhan kontraktor lokal dan nasional mengais rejeki dengan mempekerjakan puluhan bahkan ratusan tenaga kerja yang ada.

Namun bukan untung yang mereka (karyawan-red.) dapatkan malah buntung, pasalnya jika ditelaah lebih jauh sejumlah kontraktor justru meraih keuntungan yang jauh lebih besar dengan memperdayai karyawannya sendiri.

Dari hasil Investigasi tim MCI banyak ditemukan karyawan yang tidak dimemahami isi kontrak kerja yang mereka tanda tangani dan diperparah oleh tidak adanya salinan perjanjian kontrak kerja yang diberikan kepada mereka sebagai pegangan. Ironisnya Dinas Nakertrans mengamini hal tersebut dengan mengeluarkan rekomendasi kelayakan pada kontraktor yang bersangkutan ditambah lagi kontrol Nakertrans terkesan hal intermesso belaka.

Seharusnya Nakertrans dalam hal ini terus memantau perkembangan para pekerja yang yang ada, sebab entah mereka sudah tau lalu menutupi apa yang terjadi dilapangan atau mungkin belum tau sama sekali, bahwa pada kenyataanya sejumlah pekerja telah terikat kontrak yang tidak jelas.

Contoh temuan terakhir di sebuah perusahaan sebut saja AMC ketika salah seorang karyawannya meminta resain atau mengundurkan diri mereka akan dikenai pengembalian dana dengan alasan terikat masa kontrak, sementara mereka sama sekali tidak pernah tau berapa nilai kontrak mereka dan tidak pernah menerima apapun sehubungan dengan nilai kontrak tersebut, mereka adalah tenaga upahan yang dipekerjakan dengan sistem No Work No Pay.

Dari hal tersebut di atas menunjukkan betapa memperihatikannya nasib sang karyawan, sementara Nakertrans Lutim tidak merespon sedikit pun. Jika beralasan maka mereka mengatakan belum adanya laporan yang masuk, lalu di mana tugas dan fungsi kontrol Nakertrans terhadap semuanya itu. Pertanyaan itu hadir menandakan Nakertrans Lutim belum maksimal dalam menangani kasus ketenaga kerjaan.

Sementara menyinggung keberadaan Serikat Pekerja Buruh Indonesia (SPBI) di daerah ini juga belum begitu berpengaruh, diambil contoh dalam kasus SPBI-PTMS belum lama ini. Nyatanya hingga berita ini diturunkan nasib para mantan karyawan MSG belum ada kejelasan bahkan dari berbagi sumber yang dihimpun oleh tim MCI menyebutkan bahwa kasus tersebut masih sementara bergulir dan ada indikasi akan melalui jalur hukum.

Akankah nasib serupa dialami oleh sejumlah karyawan AMC, ketakutan akan kehilangan pekerjaan membuat mereka tidak peduli lagi dengan kondisi mereka yang diperdayai aturan yang tidak jelas dari perusahaan tempat mereka berkerja.

Perlu kiranya Nakertrans Lutim mengambil langkah konkrit untuk menuntaskan hal tersebut bukan melakukan pembiaran dan bahkan terkesan ikut bermain didalamnya. (Tim Investigasi MCI)

Siapa Teroris Sesungguhnya

Mungkin kata teror atau teroris sudah bukan hal yang baru di telinga kita, teroris adalah seseorang atau kelompok tertentu yang melakukan serangkaian aksi teror pada sesuatu obyek terpilih. Pergerakan mereka tertata dalam sebuah skenario yang rapi dan sistematis, di era sekaran ini teroris sering dijadikan alasan dari sebuah kegagalan pada sistem keamanan dan pertahanan kita.

Ironisnya teroris bahkan diidentikkan dengan aliran dan agama tertentu, meski pelauang untuk melakukan aksi teror dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk politisi, birokrat bahkan aparat keamanan sekalipun tidak peduli agamanya apa dan alirannya apa.

Bahkan jika jujur kita mengulas bahwa sebagian dari kejadian yang diklaim sebagai aksi teror yang dilakukan oleh teroris khususnya yang membawa bendera agama dan aliran tertentu, sebenarnya adalah agenda politik dan ironisnya merupakan bagian dari operasi intelejen.

Contoh paling dekat adalah kerusuhan Ambon yang menelam banyak korban, kerusuhan Poso dan yang paling populer adalah peledakan WTC di New york Amerika Serikat.

 

Sebagai orang awam kita pasti bertanya kenapa Noordin M. Top yang berpaspor Malaysia dapat dengan leluasa melakukan aksinya di Indonesia dan kenapa bukan di Malaysia bukankah di sana ada juga obyek vitas asing seperti konjen dan kedubes negara-negara Eropa.

Kenapa juga aparat kita tidak mencari sumber dan asal muasal bahan-bahan peledak dan senjata yang digunakan oleh para terduga teroris, mereka hanya asyik melakukan aksi dar der dor ala anti teror, yang ujung-ujungnya pelaku tewas setelah tertembak oleh petugas.

Operasi penanggulan teroris di negeri kita tak lebih dari skenario film action dan menuding ormas atau kelompok-kelompok Islam sebagai dalang dari itu semua.

 

Intinya tanpa peran serta masyarakat serta seluruh komponen yang ada niscaya keberadaan kelompok perusak ketentraman masyarakat dapat diberantas.

Untuk mengikut sertakan masyarakat pun sebenarnya bukan hal yang gampang, sebab sebagian dari mereka takut jika partisipasi mereka justru berujung pada tudingan balik aparat yang mengindikasikan mereka bagian dari gerakan teroris  itu sendiri.

Mungkin pada puncaknya kelak, semakin tidak jelas siapa kawan siapa lawan yang sesungguhnya…